Sebuah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tengah menjadi perbincangan netizen. Bukan karena desainnya yang megah atau fasilitas yang mewah, tetapi karena terdapat dua JPO yang berdiri berdekatan namun tidak saling terhubung.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dari masyarakat di media sosial. Warganet bahkan menjulukinya sebagai JPO “Love-Hate Relationship”, sebuah istilah yang menggambarkan dua jembatan yang terlihat begitu dekat tetapi justru tidak bisa terhubung satu sama lain.
Fenomena tersebut semakin ramai setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan untuk membongkar salah satu JPO lama yang berada di kawasan tersebut.
Dua JPO Berdekatan, tetapi Tidak Tersambung
Keberadaan dua JPO di kawasan Rasuna Said sebenarnya berkaitan dengan perkembangan infrastruktur dan integrasi transportasi di kawasan tersebut.
Satu JPO merupakan fasilitas yang lebih lama, sementara JPO lainnya dibangun sebagai bagian dari pengembangan konektivitas kawasan dan integrasi dengan transportasi publik.
Namun, dari sudut pandang masyarakat yang melihatnya, posisi kedua JPO tersebut tampak unik. Jarak yang relatif berdekatan membuat publik mempertanyakan mengapa keduanya tidak dibuat menjadi satu akses penyeberangan yang saling terhubung.
Dari situlah istilah “Love-Hate Relationship” kemudian ramai digunakan di media sosial.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah fasilitas publik bisa menjadi viral ketika desain atau penggunaannya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Viral di Media Sosial, Pemprov DKI Beri Respons
Perbincangan netizen tersebut akhirnya mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan salah satu JPO lama di Jalan H.R. Rasuna Said akan dibongkar. Keputusan tersebut diambil setelah melihat kondisi dan fungsi JPO yang ada di kawasan tersebut.
Pramono menjelaskan bahwa JPO lama tersebut memiliki persoalan dari sisi aksesibilitas. Salah satu pertimbangannya adalah fasilitas tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Dengan adanya pembongkaran tersebut, akses penyeberangan nantinya akan diarahkan melalui JPO yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Bukan Sekadar Soal Jembatan
Viralnya JPO Rasuna Said sebenarnya membuka pembahasan yang lebih luas mengenai bagaimana fasilitas publik seharusnya dirancang.
JPO bukan sekadar bangunan yang digunakan untuk menyeberang jalan. Fasilitas tersebut harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat.
Pejalan kaki membutuhkan akses yang mudah. Penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas yang dapat digunakan secara mandiri. Lansia dan orang yang memiliki keterbatasan mobilitas juga membutuhkan jalur yang aman dan tidak menyulitkan.
Karena itu, pembangunan sebuah JPO seharusnya tidak hanya melihat lokasi penyeberangan, tetapi juga bagaimana JPO tersebut terhubung dengan trotoar, halte, stasiun, serta fasilitas publik lainnya.
Jika konektivitas tidak diperhatikan, sebuah fasilitas yang seharusnya mempermudah perjalanan justru dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna.
JPO Lama Akan Dibongkar
Keputusan pembongkaran salah satu JPO tersebut menjadi perkembangan terbaru dari polemik yang ramai di media sosial.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembongkaran JPO lama tersebut dapat diselesaikan paling lambat Oktober 2026. Setelah itu, masyarakat akan menggunakan fasilitas penyeberangan yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Pembongkaran ini sekaligus menjadi langkah untuk merapikan konektivitas fasilitas pejalan kaki di kawasan Rasuna Said.
Dengan hanya mempertahankan fasilitas yang dianggap lebih fungsional, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi menghadapi situasi di mana terdapat dua JPO berdekatan tetapi memiliki fungsi dan akses yang berbeda.
Perhatian pada Penyandang Disabilitas
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam keputusan tersebut adalah aspek aksesibilitas.
Fasilitas publik seharusnya dapat digunakan oleh sebanyak mungkin masyarakat. Dalam pembangunan JPO, keberadaan tangga saja tidak cukup. Jalur yang ramah bagi pengguna kursi roda dan kelompok dengan keterbatasan mobilitas juga perlu dipertimbangkan.
Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah memilih JPO yang lebih baru untuk dipertahankan dan meningkatkan fasilitasnya.
Persoalan aksesibilitas menjadi semakin penting di tengah upaya Jakarta membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Konektivitas tidak akan berjalan maksimal jika masyarakat masih kesulitan berpindah dari trotoar menuju halte, stasiun, atau fasilitas transportasi lainnya.
Rasuna Said Memang Sedang Berbenah
Kawasan Jalan H.R. Rasuna Said sendiri memang tengah mengalami penataan besar.
Sebelumnya, pemerintah melakukan penataan jalan sepanjang sekitar 3,8 kilometer. Penataan tersebut mencakup perbaikan trotoar, pembongkaran tiang-tiang monorel yang mangkrak, serta sejumlah perbaikan lainnya.
Penataan kawasan tersebut diharapkan membuat Rasuna Said menjadi lebih rapi dan nyaman bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, keberadaan fasilitas pejalan kaki menjadi bagian penting. Bukan hanya kendaraan yang harus mendapatkan ruang, tetapi juga masyarakat yang berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum.
Karena itu, polemik JPO “Love-Hate Relationship” bisa menjadi pengingat bahwa pembangunan kota harus memperhatikan konektivitas secara menyeluruh.
Netizen Ikut Menyoroti Infrastruktur Publik
Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan cara masyarakat menilai pembangunan.
Saat sebuah fasilitas publik dibangun, masyarakat kini tidak hanya melihat hasil akhirnya. Mereka juga memperhatikan apakah fasilitas tersebut benar-benar berguna.
JPO yang terlihat bagus belum tentu dianggap berhasil apabila sulit digunakan. Sebaliknya, fasilitas sederhana dapat dinilai positif apabila benar-benar membantu masyarakat beraktivitas.
Komentar dan perbincangan netizen terhadap JPO Rasuna Said menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan ruang publik dan anggaran pembangunan.
Viralnya sebuah fasilitas bahkan dapat mendorong pemerintah memberikan penjelasan dan mengambil tindakan.
Pelajaran dari JPO “Love-Hate Relationship”
Kasus JPO Rasuna Said pada akhirnya bukan hanya cerita tentang dua jembatan yang berdiri berdekatan.
Ada pelajaran penting mengenai perencanaan, aksesibilitas, dan konektivitas fasilitas publik.
Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah bangunan sudah selesai. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bangunan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Keputusan membongkar salah satu JPO menunjukkan bahwa fasilitas publik dapat dievaluasi ketika ternyata tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Setelah salah satu JPO dibongkar, masyarakat tentu berharap fasilitas yang tersisa benar-benar memberikan akses penyeberangan yang aman, mudah, dan nyaman.
JPO yang sebelumnya viral dengan julukan “Love-Hate Relationship” pun akhirnya memberikan cerita menarik tentang pembangunan kota: terkadang, dua fasilitas yang terlihat berdekatan belum tentu berarti benar-benar terhubung.
Dan bagi sebuah kota besar seperti Jakarta, konektivitas bukan sekadar soal jarak, tetapi tentang apakah masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah.