Di negeri yang konon gemah ripah loh jinawi ini, ada satu penyakit akut yang tampaknya enggan sembuh dari benak para pembuat kebijakan kita: Sindrom Penyelamat (Hero Complex). Penyakit ini memiliki gejala yang khas, yaitu kecenderungan untuk mendramatisasi penderitaan rakyat agar program yang mereka bawa terlihat seperti mukjizat dari langit.
Baru-baru ini, publik disuguhi tontonan menggelikan sekaligus menyakitkan hati ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, melontarkan pernyataan kontroversial terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau mengeklaim bahwa masyarakat di pedesaan sangat membutuhkan program ini karena selama ini mereka jarang makan telur, jarang makan ayam, dan mengalami kekurangan gizi akut.
Sontak saja, jagat maya langsung meledak. Unggahan demi unggahan viral di media sosial memperlihatkan gelombang protes keras dari masyarakat. Jika Anda sempat mengintip potongan diskusi di platform digital—seperti yang terekam dalam tangkapan layar akun oposisi (sebagaimana terlihat dalam dokumen pelengkap image.png)—Anda akan menemukan betapa marahnya orang-orang desa yang merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh narasi tersebut.
Bagaimana mungkin seorang pejabat yang digaji oleh keringat rakyat, yang konon mengurusi pembangunan desa, bisa memiliki pemikiran yang begitu terputus dari kenyataan objektif (highly disconnected)? Mari kita bedah mengapa fenomena “buta tuli” ini terus berulang.
1. Ilusi Kemiskinan di Atas Kertas vs Realitas Dapur Desa
Kesalahan terbesar dari birokrat kita adalah cara mereka mendefinisikan “kemiskinan” dan “kesejahteraan”. Mereka terbiasa melihat dunia dari balik meja kerja yang nyaman, menatap angka-angka statistik makro, grafik pengeluaran per kapita, dan indikator Bank Dunia. Bagi mereka, jika pendapatan per kapita sebuah desa rendah, maka otomatis isi piring makan warganya menyedihkan.
Ini adalah kekeliruan logika yang fatal. Di kota besar, jika Anda tidak memegang uang tunai atau saldo digital, Anda kelaparan. Di desa, rantai makanan bekerja dengan cara yang jauh lebih organik dan mandiri.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh warganet dalam menanggapi klaim menteri tersebut, realitas objektif di pedesaan justru berbanding terbalik:
-
Ayam dan Telur Bukan Barang Mewah: Hampir setiap pekarangan rumah di desa dihuni oleh ayam kampung. Menjelang siang, anak-anak desa sudah terbiasa melihat telur ayam tergelatak di petarangan. Jika mereka ingin makan telur, mereka tinggal mengambilnya langsung dari kandang. Jika mereka ingin makan ayam, mereka tinggal menangkap dan memotongnya sendiri.
-
Kemudahan Akses Pangan Alami: Selain ayam dan telur, masyarakat desa memiliki akses langsung ke sumber protein alami lainnya. Memancing ikan betok, gabus, atau mujair di rawa dan sungai adalah aktivitas harian yang biasa. Sayuran hijau tinggal dipetik di kebun atau pembatas sawah.
Ketika seorang menteri datang dan berkata, “Kalian jarang makan telur dan ayam,” itu bukan sekadar salah data. Itu adalah sebuah penghinaan nyata terhadap ketahanan pangan mandiri yang sudah dibangun oleh masyarakat desa selama turun-temurun. Pejabat kita gagal memahami bahwa “tidak membeli ayam di supermarket” bukan berarti “tidak makan ayam”.
2. Mengapa “Hero Complex” Ini Dipelihara?
Jawabannya sederhana: Kepentingan Panggung Politik.
Agar sebuah program baru—terutama program mercusuar berskala nasional—mendapat legitimasi yang kuat dan tepuk tangan yang meriah, kondisinya harus dibuat sedramatis mungkin. Harus ada narasi tentang “kegelapan” sebelum mereka datang membawa “cahaya”.
Dalam kasus ini, masyarakat desa diposisikan sebagai objek yang malang, kurang gizi, dan tak berdaya, sementara pemerintah memposisikan diri sebagai pahlawan berkuda putih yang datang membawa nampan berisi telur dan susu gratis.
Jika mereka mengakui kenyataan objektif bahwa orang desa sebenarnya sudah cukup makan ayam dan telur dari hasil bumi mereka sendiri, maka urgensi dari program tersebut akan terkikis. Narasi politisnya tidak akan “menjual”. Akibatnya, demi memuluskan sebuah agenda publik, potret kehidupan masyarakat pedesaan harus diputarbalikkan menjadi karikatur kemiskinan yang ekstrem.
3. Akibat Blusukan yang Hanya Sebatas Seremonial
Kita sering melihat pejabat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Istilah populernya adalah blusukan. Namun, mari kita jujur: apa yang sebenarnya terjadi saat mereka blusukan?
Ketika seorang menteri atau pejabat tinggi turun ke desa, kedatangan mereka disambut dengan tenda megah, karpet merah, tarian selamat datang, dan pengawalan ketat. Mereka hanya berbicara dengan kepala desa, tokoh masyarakat yang sudah “dikondisikan”, atau kader partai. Mereka disuguhi makanan terbaik yang dipesan khusus untuk menyambut rombongan dari Jakarta.
Mereka tidak pernah benar-benar duduk di lantai dapur rumah warga miskin yang retak. Mereka tidak pernah melihat isi lemari makan atau berdialog jujur tanpa kamera media yang menyorot. Kritik pedas dari salah satu warganet yang menyuruh menteri tersebut untuk “coba main dulu ke kampung kami” adalah tamparan keras yang menegaskan bahwa kunjungan kerja selama ini hanyalah teatrikal birokrasi yang kosong.
Karena jangkauan pandangan mereka tertutup oleh protokoler, wajar saja jika produk kebijakan atau pernyataan yang keluar dari mulut mereka menjadi sangat mentah dan tidak membumi.
4. Tamparan Keras Menjelang 81 Tahun Kemerdekaan
Masyarakat tidak buta. Kemarahan publik yang mencuat di media sosial dipicu oleh kesadaran sejarah yang ironis. Seperti yang digelorakan dalam berbagai cuitan protes, Indonesia telah merdeka sekian lama, menuju usia 81 tahun.
Sangat memilukan jika setelah puluhan tahun merdeka, narasi kemajuan yang ditawarkan oleh seorang pejabat publik kelas menteri masih berkutat pada urusan “rakyat desa jarang makan telur”.
Jika klaim menteri itu benar—bahwa rakyat desa memang semiskin dan selapar itu hingga tidak mampu menjangkau sebutir telur—maka itu adalah pengakuan dosa secara tidak langsung dari pemerintah. Itu berarti puluhan tahun program pembangunan desa, dana desa yang triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun, dan janji-janji swasembada pangan telah gagal total.
Namun, jika klaim itu salah—seperti fakta objektif yang kita ketahui bersama—maka itu membuktikan bahwa moralitas komunikasi pejabat kita sedang berada di titik nadir. Mereka rela melempar stigma buruk kepada rakyatnya sendiri demi sebuah justifikasi anggaran program.
Kesimpulan: Saatnya Pejabat Berhenti Menggurui dan Mulai Mendengar
Kasus viralnya pernyataan Mendes Yandri Susanto ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintahan. Rakyat Indonesia hari ini, termasuk yang berada di pelosok desa, sudah jauh lebih kritis. Mereka memiliki akses informasi dan ruang digital untuk melawan narasi-narasi keliru yang mencoba mendegradasi martabat mereka.
Pemerintah perlu memahami bahwa pembangunan desa tidak akan pernah berhasil jika fondasi berpikirnya didasarkan pada asumsi yang merendahkan. Orang desa tidak butuh dikasihani dengan data palsu; mereka butuh difasilitasi agar produktivitas pertanian, peternakan rumahan, dan akses pasar mereka semakin kuat.
Sudah saatnya para pejabat menanggalkan jubah “pahlawan” mereka, berhenti mengeluarkan pernyataan yang memicu kegaduhan, dan mulai melihat realitas dengan mata yang jujur. Jangan sampai anggaran negara habis hanya untuk mendanai program yang solusinya tidak nyambung dengan masalah yang sebenarnya ada di lapangan. Bersikaplah rendah hati, mintalah maaf jika keliru, dan belajarlah lagi dari kearifan pangan masyarakat desa. Pejabat digaji oleh rakyat bukan untuk menghina isi piring makan mereka.